SOAL PKN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019
LATIHAN SOAL SEMESTER GANJIL
TAHUN
PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : PKN Hari/
Tanggal :………… 2018
Kelas : IX
(Sembilan) Waktu : 90 menit
A.
Pilihan Ganda (20 poin)
Berikan tanda
silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat.
1. Keseimabangan dalam pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan hakekat
dari..........
A. Otonomi Khusus
B. Otonomi Pusat
C. Otonomi Daerah
D. Otonomi Pemerintahan
2.
Istilah
Otonomi berasal dari bahasa Yunani “Autos” yang berarti “sendir” dan “Nomos” yang berarti........
A.
Wewenang
B.
Aturan
C.
Kebijakan
D.
Kewajiban
3.
Dasar hukum atau Undang-undang
yang mengatur tentang otonomi daerah
adalah ....
A.
UU No. 13 Tahun 2004
B.
UU No. 34 Tahun 2004
C.
UU No. 32 Tahun 2004
D.
UU No. 10 Tahun 2004
4. Penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan megurus urusan
pemerintahan dalam sistem NKRI merupakan definisi dari......
A.
Otonomi Daerah
B.
Desenteralisasi
C.
Tujuan Otonomi
D.
Dekonsentarsi
5. Berikut ini yang tidak termasuk
dalam alat dan kelengkapan DPRD adalah.....
A.
Pimpinan
B.
Komisi
C.
Badan Kehormatan
D.
Kuasa usaha
6. Kebijakan yang bersifat
membagikan sesuatu kepada masyarakat misalnya subsidi BBM disebut.......
A. Kebijakan Redistributif
B. Kebijakan distributif
C. Kebijakan regulatif
D. Kebijakan Konstituen
7. Berikut ini yang tidak termasuk
syarat-syarat dibentuknya daerah otonomi sesuai pasal 5 UU No.32 Tahun 2004
adalah......
A.
Kemampuan
Ekonomi
B.
Jumlah
Penduduk
C.
Pertahanan
dan Keamanan Nasional
D.
Perencanaan
dan pengendalian Pembangunan
8. Berikut ini yang tidak termasuk
dalam wujud partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah adalah.......
A.
Melestarikan
lingkungan
B.
Mematuhi
peraturan perundang-undangan
C.
Menebang
pohon secara sembarangan
D.
Membayar
pajak tepat waktu
9. Pemerintah daerah terdiri
atas ....
A.
Presiden
dan DPRD
B.
DPRD
dan Gubernur
C.
Pemerintah
daerah dan DPRD
D.
Pemerint
pusat DPRD
10. Hak DPR untuk meminta keterangan
kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan disebut hak...
A.
Angket
B.
Interplasi
C.
Amnesti
D.
Menyatakan pendapat
11. DPRD bersama kepala daerah
bekerjasama untuk membentuk.......
A.
Peraturan
daerah
B.
Undang-undang
C.
Keputusan
daerah
D.
Peraturan
Pemerintah
12. Kebijakan publik dibuat untuk
kepentingan .....
A.
Partai politik
B.
Pemerintah
C.
Aparat penegak hukum
D.
Masyarakat
13. Perangkat daerah yang membantu
kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah lembaga......
A.
Teknis
daerah
B.
Pemasyarakatan
C.
Dinas
daerah
D.
Sekretariat
Daerah
14. Wilayah kerja gubernur selaku
wakil pemerintah disebut.....
A.
Daerah
Otonom
B.
Instansi
Vertikal
C.
Daerah
Provinsi
D.
Wilayah
administrasi
15. Pemerintahan tertinggi dalam
struktur pemerintahan Indonesia disebut pemerintahan......
A.
Pusat
B.
Provinsi
C.
Kabupaten
D.
Kota
16. Berikut ini urusan pemerintah
yang menjadi urusan pemerintah pusat, Kecuali........
A.
Yustisi
B.
Agama
C.
Pertahanan
D.
Kesehatan
17. Lembaga Legislatif daerah dipegang oleh....
A.
DPRD
B.
Kepala
Daerah
C.
Pemerintah
Daerah
D.
Wakil
Kepala Daerah
18. Kebijakan yang melarang berdagang
disepanjang trotoar merupakan contoh kebijakan.....
A. Distributif
B. Regulatif
C. Rediditributif
D. Konstituen
19. Kebijakan dalam bahasa Latin
berasal dari kata politia yang artinya ....
A.
Umum
B.
Keputusan
C.
Negara
D.
Masyarakat
20. Salah satu penyebab
ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik adalah adanya.....
A.
Ketidak Pastian Hukum
B.
Sanksi yang berat
C.
Kepentigan umum harus diutamakan
D.
Kesadaran menerima kebijakan
21. Berikut ini termasuk
syarat-sayarat dibentuknya daerah otonom, kecuali……
A.
Kemampuan ekonomi
B.
Jumlah Penduduk
C.
Luas daerah
D.
Kerjasama Luar Negeri
22. Peraturan
daerah ditingkat kabupaten dibuat oleh.....
A.
DPR
dan DPRD
B.
Bupati
dan DPRD
C.
Gubernur
dan DPRD
D.
Wali
Kota dan Bupati
23. Berikut
ini yang tidak termasuk dalam Hak DPRD (sebagai lembaga) adalah….
A.
Hak Interplasi
B.
Hak angket
C.
Hak legislasi
D.
Hak menyatakan pendapat
24. Hak
kekebalan hokum untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan
dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat dewan merupakan pengertian dari…..
A.
Hak Imunitas
B.
Hak Angket
C.
Hak Protokoler
D.
Hak Interplasi
25. Pelimpahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil
pemerintahan pusat. Merupakan asas.....
A. Dekonsentarsi
B. Desenteralisasi
C. Otonomi
D. Tugas
Perbantuan
B. Soal Esay:
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Kewenangan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintah pusat dalam pelaksaan otonomi daerah meliputi apa
saja, sebutkan!
2. Sebutkan syarat-syarat
dibentuknya otonomi daerah sesuai dengan pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004!
3. Sebutkan dan jelaskan fungsi
DPRD?
4. Berdasarkan sifatnya kebijakan
publik dibagi menjadi tiga, sebutkan dan jelaskan?
5. Proses perumusan kebijakan publik
melalui berbagai tahapan-tahapan, sebutkan?
6. Sebutkan
3 fungsi DPRD?
7. Sebutkan
8 Hak DPRD!
8. Sebutkan
6 Alat Kelengkapan DPRD!
9. Pemerintahan
daerah dibantu oleh beberapa unsur pelaksana tugas dalam penyelenggaraan
pemerintahnya, sebutkan ada 3 unsur apa saja!
10. Sebutkan
kepanjangan dari PAD?
SELAMAT MENGERJAKAN!!!!!
0 komentar:
Posting Komentar